Dasar Hukum Pajak Bumi dan Bangunan

1. Undang-undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Peraturan pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Penetapan Besarnya Persentase Nilai Jual Kena Pajak untuk Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Peraturan pemerintah No. 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
4. Keputusan Menteri Keuangan No. 19/KMK.04/1986 tentang Tata Cara Pendaftaran Objek Pajak Bumi dan Bangunan.
5. Keputusan Menteri Keuangan No. 286KMK.04/1995 tentang Tata Cara Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan dan penunjukan Pejabat yang berwenang mengeluarkan surat paksa.
6. Keputusan Menteri Keuangan No. 1007/KMK/1985 tentang pelimpaham wewenang penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan / Bupati/ Walikota Madya Kepala Daerah Tingkat II.
7. Peraturan Menteri Keuangan No. 150/PMK. 03/2010 tentang penentuan Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek Pajak sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan.
8. Peraturan Menteri Keuangan No. 67/KMK.03/2011 tentang penyesuaian besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak Pajak Bumi dan Bangunan.
9. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. 12/PJ/2012 tentang Pemeliharaan Basis Data Pajak Bumi dan Bangunan dalam Rangka Pemutakhiran Data Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan

Read More

Tata Cara Pembayaran Dan Pemindahbukuan Penerimaan PBB

sumber : Modul Pembayaran : DTSS Operator Console

Read More

Bagaiamana Cara Pembayaran PBB ?

Pembayaran dapat dilakukan melalui :

1. Bank atau Kantor Pos dan Giro Tempat Pembayaran yang tercantum pada SPPT atau;
2. Petugas pemungut PBB Kelurahan/Desa yang ditunjuk resmi.
3. Melalui tempat pembayaran elektronik ( ATM )

Tempat Pembayaran Elektronik

Untuk meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, pembayaran PBB juga dapat dilakukan melalui tempat pembayaran elektronik yang disediakan bank seperti ATM/teller/fasilitas lain.  Keuntungan pembayaran PBB melalui tempat pembayaran elektronik ini adalah :

1. Melayani pembayaran PBB atas objek pajak di seluruh Indonesia;
2. Tidak terikat pada hari kerja dan jam operasional bank untuk pembayaran PBB;
3. Terhindar dari antrian di bank pada saat pembayaran PBB.

Bank yang menyediakan fasilitas elektronik adalah :

1. ATM dan Counter Teller Bank DKI untuk objek pajak yang berada di wilayah Propinsi DKI Jakarta.
2. ATM dan Counter Teller Bank Jatim untuk objek pajak yang berada di wilayah Propinsi Jawa Timur.
3. ATM dan Counter Teller Bank Bumiputera untuk objek pajak di seluruh Indonesia.
4. ATM dan Counter Teller  Bank Bukopin untuk objek pajak di seluruh Indonesia.
5. Counter Teller Bank Nusantara Parahyangan untuk objek pajak di  seluruh Indonesia.
6. Internet Banking, Phone Plus, ATM dan Teller BNI untuk objek pajak di seluruh Indonesia.
7. Internet Banking dan ATM BCA untuk objek pajak di seluruh Indonesia.
8. Internet Banking, SMS Banking, Phone Banking, dan ATM Mandiri, untuk objek pajak di seluruh Indonesia. 
   
   
   sumber : www.pajak.go.id
   gambar stts diperoleh dari browsing di google

Read More